tugas 2 jurnal (Etika Profesi Akuntansi)
Pekbis Jurnal, Vol.1, No.3, November 2009: 159-167
ETIKA & PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Mudrika Alamsyah Hasan
Dosen FE Universitas Riau
ABSTRAK
Tulisan ini menguraikan tentang etika profesi akuntan publik
yang merupakan karakteristik dari suatu profesi yang membedakan dengan profesi
yang lain dan yang berfungsi mengatur tingkah laku para anggotanya. Profesi
akuntan publik saat ini tengah menghadapi berbagai sorotan tajam dari
masyarakat, terlebih setelah terungkapnya kasus manipulasi yang dilakukan
perusahaan Enron yang merupakan tonggak pemicu terjadinya krisis kepercayaan
dalam profesi akuntan. Tulisan ini difokuskan terutama untuk menjawab bagaimana
peranan etika profesi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
profesi akuntan publik. profesional bagi akuntan publik adalah prilaku untuk
bertanggung jawab terhadap profesinya, diri sendiri, peraturan, undang-undang,
klien, dan masyarakat termasuk para pemakai laporan keuangan.
Key Words : Etika profesional, akuntan publik
PENDAHULUAN
Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh
suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur
hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya,
dan antara profesi dengan masyarakat. Akuntan publik sebagai pihak yang bebas
dan tidak memihak (independen ) dalam melakukan pemeriksaan yang objektif atas
laporan keuangan dan menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan,
sangat diperlukan jasanya oleh masyarakat pengguna laporan keuangan. Guna
meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan publik sebagaimana
layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kode etik akuntan, termasuk
kode etik bagi akuntan publik. Dengan adanya kode etik, para akuntan publik
dapat menentukan mana perilaku yang pantas (etis) ia lakukan dan mana yang
tidak
pantas ( tidak etis). Penetapan kode etik oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi di Indonesia,
merupakan upaya dalam rangka penegakan etika, dalam hal ini khususnya bagi
akuntan publik. Berkembangnya profesi akuntan publik, telah banyak diakui oleh
berbagai kalangan masyarakat. Sedikit tidaknya masyarakat dunia usaha telah
menggantungkan kebutuhan bisnisnya dengan jasa akuntan publik. Seiring dengan
perkembangan tersebut, muncul pula suatu fenomena baru di tengah kehidupan
bisnis masyarakat kita akhir-akhir ini. Meskipun IAI sudah menetapkan kode etik
bagi akuntan termasuk akuntan publik, tetapi masih tetap ada pelanggaranpelanggaran
etika. Adanya pelanggaran-pelanggaran etika ini tentu saja menimbulkan krisis
kepercayaan terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Ini merupakan
tantangan bagi akuntan publik pada masa yang akan datang untuk tetap
mempertahankan citra profesinya di mata masyrakat. Oleh karena itu sudah
sewajarnya diperlukan penegakan etika bagi akuntan publik, terlebih lagi
setelah munculnya krisis kepercayaan tersebut. Dengan adanya penegakan etika,
diharapkan mampu menghilangkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi
akuntan publik.
Etika & Profesional Akuntan Publik
(Mudrika Alamsyah Hasan)
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat
diidentifikasikan
beberapa masalah sebagai berikut.
1. Sejauhmana perlunya penegakan etika bagi akuntan publik.
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penegakan
etika akuntan publik.
3. Bagaimana tanggung jawab IAI dalam upaya penegakan etika
profesi akuntan, khususnya akuntan publik.
TINJAUAN TEORITIS
Etika, Profesi dan Peran Kode Etik
Di Indonesia
etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau
aturan, sedangkan su berarti baik, benar dan bagus. Selanjutnya, selain kaidah
etika masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah profesional yang
khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Oleh karena merupakan
konsensus, maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan
selanjutnya disebut “kode etik”. Sifat sanksinya juga moral
psikologik, yaitu
dikucilkan atau disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi
yang bersangkutan
(Arens :2008).
Chua et
al, (dalam jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 2000), dalam konteks etika
profesi, mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku
moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang
diliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Dengan
demikian, yang dimaksud etika dalam konteks makalah ini adalah tanggapan atau
penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui proses
penentuan yang kompleks dengan penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (inner)
dan sisi luar (outer) yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan
pembelajaran dari masing-masing individu, sehingga dia dapat memutuskan tentang
apa yang harus dilakukannya dalam situasi tertentu.
Keberadaan
kode etik yang menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang
khusus terdapat pada profesi, maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan
beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori yang
umum. Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para anggota profesi akan
lebih memahami apa yang diharapkan profesi terhadap anggotanya. Kewajiban untuk
mematuhi kode etik ini berlaku untuk semua akuntan, termasuk
akuntan publik.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan
Publik Griffin dan Ebert (1998)
mendefinisikan perilaku etis sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma
sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang
bermanfaat dan yang membahayakan. Mc-Conell (dalam Nurhayati 1998), menyatakan
bahwa perilaku kepribadian merupakan karakteristik individu dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungannya, karakteristik yang
dimaksud meliputi : sifat, kemampuan, nilai, keterampilan,
sikap serta intelegensi yang muncul dalam pola perilaku seseorang. Jadi
perilaku merupakan perwujudan atau manifestasi karakteristik seseorang dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Dalam
hubungannya dengan akuntan publik, berdasarkan Jurnal Riset Akuntansi Indonesia
(edisi 2001) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memungkinkan berpengaruh
terhadap sikap dan perilaku etis akuntan, termasuk
akuntan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain :
1. Faktor Posisi / Kedudukan.
Ponemon (1990) menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi /
kedudukan di KAP ( dalam hal ini Partner dan Manajer) cenderung memiliki
pemikiran etis yang rendah, sehingga berakibat pada rendahnya sikap dan
perilaku etis mereka.
2. Faktor imbalan
yang diterima ( berupa gaji / upah dan penghargaan /insentif)
Pada dasarnya seseorang yang bekerja, mengharapkan imbalan
yang sesuai dengan pekerjaannya. Karena dengan upah yang sesuai dengan
pekerjaannya, maka akan timbul pula rasa gairah kerja yang semakin baik dan ada
kecenderungan untuk bekerja secara jujur disebabkan ada rasa timbal balik yang
selaras dan tercukupi kebutuhannnya. Selain gaji/upah, seseorang yang bekerja
membutuhkan penghargaan atas hasil karya yang telah dilakukan, baik penghargaan
yang bersifat materil maupun non materil. Jika ia mendapatkan penghargaan
sesuai dengan karyanya maka si pekerja akan berbuat sesuai aturan kerja dalam
rangka menjaga citra profesinya baik di dalam maupun diluar pekerjaannya .
3. Faktor
Pendidikan (formal, nonformal dan informal)
Sudibyo (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro 1997)
menyatakan bahwa pendidikan akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh
yang besar terhadap perilaku etis akuntan publik.
4. Faktor
organisasional (perilaku atasan, lingkungan kerja, budaya organisasi, hubungan
dengan rekan kerja). Komitmen atasan merupakan wibawa dari profesi, bila atasan
tidak memberi contoh yang baik pada bawahan maka akan menimbulkan sikap dan
perilaku tidak baik dalam diri bawahan sebab ia merasa bahwa atasannya bukanlah
pemimpin yang baik (Anaraga 1998). Lingkungan kerja turut menjadi faktor yang
mempengaruhi etika individu. Lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh
yang baik pula pada segala pihak, termasuk para pekerja, hasil pekerjaan dan
perilaku di dalamnya.
5. Faktor
Lingkungan Keluarga
Pada umumnya individu cenderung untuk memilih sikap yang
konformis/ searah dengan sikap dan perilaku orang-orang yang dianggapnya
penting (dalam hal ini anggota keluarga). Kecenderungan ini antara lain di
motivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari
konflik. Jadi jika lingkungan keluarga bersikap dan berperilaku etis, maka yang
muncul adalah sikap dan perilaku etis pula (Azwar 1998 : 32 ).
6. Faktor
Pengalaman Hidup
Beberapa pengalaman hidup yang relevan dapat mempengaruhi
sikap etis apabila pengalaman hidup tersebut meninggalkan kesan yang kuat.
Apabila seseorang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalunya maka
akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang semakin etis .
7. Faktor
Religiusitas
Agama sebagai suatu sistem, mempunyai pengaruh dalam
pembentukan sikap karena ia meletakkan dasar konsep moral dalam individu.
Setiap agama mengajarkan konsep sikap dan perilaku etis, yang menjadi stimulus
dan dapat memperteguh sikap dan perilaku etis.
8. Faktor Hukum
(sistem hukum dan sanksi yang diberikan).
Kasir (1998), berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada
suatu profesi hendaklah mengandung muatan etika agar anggota profesi merasa
terayomi. Demikian halnya dengan sanksi yang dikenakan harus tegas dan jelas
sehingga anggota cenderung tidak mengulang kesalahan yang sama dalam kesempatan
yang berbeda.
9. Faktor
Emotional Quotient (EQ).
EQ adalah bagaimana seseorang itu pandai mengendalikan
perasaan dan emosi pada setiap kondisi yang melingkupinya. EQ lebih penting
dari pada IQ. Bagaimanapun juga seseorang yang cerdas bukanlah hanya cerdas
dalam hal intelektualnya saja, tetapi intelektualitas tanpa adanya EQ dapat
melahirkan perilaku yang tidak etis (Goleman, 1997). Berdasarkan faktor-faktor
di atas dapat disimpulkan bahwa sikap akan menentukan warna atau corak tingkah
laku seorang untuk berperilaku etis dan tidak etis.
Upaya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Terhadap Penegakan
Etika Akuntan Publik.
Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan di
Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan
publik. Untuk mewujudkan perilaku profesionalnya, maka IAI menetapkan kode etik
Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar
perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik (Arens :2008).
Al-Haryono
Yusuf (2001) menyatakan bahwa kode etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana
ditetapkan dalam kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta pada
tahun 1998, terdiri dari.
1. Prinsip Etika
Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan
landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi aturan
etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang
meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas,
kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional,
dan standar teknis.
2. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik
Terdiri dari independen, integritas dan objektivitas,
standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab
kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lain.
3. Interpretasi
Aturan Etika.
Interpretasi aturan etika merupakan panduan dalam menerapkan
etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannnya. Di
Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit
organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Reiew Kompartemen Akuntan
Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan
Pertimbangan Profesi-IAI, Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit
organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan
sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Meskipun telah dibentuk unit
organisasi penegakan etika sebagaimana disebutkan di atas, namun demikian
pelanggaran terhadap kode etik ini masih ada. Berdasarkan laporan Dewan
Kehormatan dan Pengurus Pusat IAI dalam kongres IAI, pelanggaran terhadap kode
etik dan sengketa secara umum meliputi sebagai berikut :
a. Kongres V
(1982-1986), meliputi: publikasi, pelanggaran obyektivitas dan komunikasi.
b. Kongres VI
(1986-1994), meliputi: publikasi, pelanggaran obyektivitas dan komunikasi.
c. Kongres VII
(1994-1994 ), meliputi: standar teknis, komunikasi dan publikasi.
d. Kongres VIII
(1990-1994), meliputi: obyektivitas, komunikasi, standar teknis dan
kerahasiaan.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa
meskipun IAI telah berupaya melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan,
khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan perilaku tidak etis dari
para akuntan publik masih Tetap ada. Hal ini terlihat dari laporan Dewan Kehormatan
IAI untuk tiap-tiap periode selalu menunjukkan adanya kasus pelanggaran etika.
Kasus : Audit Bank
Saat ini
para auditor independen sejumlah bank bermasalah diajukan ke Badan Peradilan
Profesi Akuntan Publik (BP2AP) IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Vonis dari badan
ini, apabila berupa sanksi pemberhentian sementara atau tetap, otomatis
berpengaruh terhadap izin praktek yang dikeluarkan oleh Menkeu.
Salah satu
persyaratan izin praktek adalah keharusan sebagai anggota IAI. Kalau
keanggotaannya diberhentikan sementara, otomotis Menkeu juga akan
memberhentikan sementara yang bersangkutan. Sejauh ini memang belum pernah ada
sanksi sampai pencabutan keanggotaan. Hal ini karena belum ada kasus yang
sedemikian berat. Namun, sanksi pemberhentian sementara sudah cukup sering
dikeluarkan.
Sementara
itu sepuluh akuntan publik belum lama ini telah diberi sanksi peringatan oleh
pihak Departemen Keuangan RI. “Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa ada 10 akuntan publik yang melanggar standar audit
dan kepada mereka telah digunakan sanksi peringatan”.
Depkeu
dapat memberikan sanksi peringatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin kepada
akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP). Sanksi peringatan dikenakan
sebanyak tiga kali berturut-turut dengan selang waktu maksimal enam bulan.
Setelah peringatan ketiga tidak ada perbaikan dalam waktu sebulan, jatuh sanksi
pembekuan izin. Jika penyebab dari sanksi pembekuan izin tidak juga diatasi
sampai berakhirnya sanksi, izin akuntan publik dan atau KAP bersangkutan
dicabut.
Tindakan
yang diambil baik oleh BP2AP maupun Depkeu itu merupakan tindak lanjut atas “ribut-ribut”nya ICW (Indonesian Corruption Watch). ICW menemukan
adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan publik tatkala
mengaudit bank-bank bermasalah untuk tahun buku 1995, 1996, dan 1997. Ada 10
KAP yang melakukan audit terhadap 36-dari 38-bank yang kemudian dibekukan
kegiatan usahanya (BBKU).
Dari hasil
pengolahan data yang diberikan oleh ketua tim investigasi ICW, Agam
Fatchurrochman, bisa disimpulkan, antara lain, bahwa hampir semua ( 9 KAP)
tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu rekening, dokumentasi audit
pada umumnya kurang memadai (7 KAP), dan ada satu auditor yang tidak paham
peraturan perbankan tetapi menerima penugasan audit terhadap bank.
PEMBAHASAN
Pada Bab
ini, penulis melakukan pembahasan mengenai kasus yang ada pada point no. 2.4
yaitu tentang “ Audit Bank”. Adapun uraian pembahasan
berdasarkan kepada latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang ada pada
Bab II. Dengan pembahasan kasus ini, nantinya akan membantu menjawab
permasalahan yang ada pada identifikasi masalah.
Etika
menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada, termasuk profesi
akuntan, khususnya akuntan publik. Dalam kaitannya dengan profesi, etika
tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang
baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis.
Di samping
itu, kode etik tersebut akan berpengaruh besar terhadap reputasi serta
kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Jika anggota profesi
seperti para akuntan publik, menjalankan kode etik sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam aturan etika kompartemen
akuntan publik, penulis yakin dengan sepenuhnya tidak akan ada lagi penilaian
dari masyarakat yang akhir-akhir ini menuduh akuntan sebagai penyebab
terjadinya
krisis ekonomi (Media Akuntansi : 1999). Adanya tuduhan
tersebut tentu saja menimbulkan berbagaai respon dikalangan masyarakat, ada
yang pro dan ada yang kontra. Terlepas dari pro dan kontra, kalau seandainya
kita mau mengintrospeksi diri masing-masing, akan mencoba melihat realita. Yang
jelas kalau sudah adanya tuduhan seperti itu terhadap akuntan publik, tanpa
memandang fakta itu valid atau tidak seperti yang dikemukakan pada Media
Akuntansi tersebut, sedikit tidaknya masyarakat sudah mulai kurang percaya
terhadap mutu pekerjaan akuntan, termasuk akuntan publik. Kalau fenomena
seperti ini sudah ada, ini tentu seharusnya menjadi bumerang bagi para akuntan,
khususnya akuntan publik. Sebenarnya adanya krisis kepercayaan ini sungguh
tidak kita harapkan. Tetapi kita juga harus bisa menyadari, bahwa masyarakat
pengguna jasalah yang menilai kita.
Melihat
kasus yang menimpa 10 akuntan publik seperti yang diberitakan oleh Warta
Ekonomi (edisi 13 Agustus 2001), itu merupakan suatu bukti bahwa tuduhan
masyarakat selama ini terhadap mutu pekerjaan akuntan benar adanya, berdasarkan
hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada 10 akuntan publik yang melanggar standar
audit dan kepada mereka telah dikenakan sanksi peringatan.
Kasus
tersebut walaupun menimpa sebagian akuntan publik, tapi sudah mencemarkan
profesi akuntan publik itu sendiri. Berkaitan dengan etika, akuntan publik juga
dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberikan pendapat tentang
kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima
umum. Dalam memberikan pendapat atau menolak untuk memberikan pendapatnya,
akuntan publik harus berpedoman pada standar auditing
yang ada. Berdasarkan kasus yang ada, masyarakat sudah
kurang percaya denganopini yang diberikan akuntan publik. Hal ini cukup
beralasan sekali, setelah akuntan mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) terhadap bank-bank yang bermasalah, tidak lama sejumlah bank tersebut ada
yang dilikuidasi. Isu tersebut dilemparkan sedemikian rupa, seolah-olah akuntan
publik dari semua bank tersebut bermasalah. Kalau kita mau jujur, sebenarnya
kesalahan itu tidak sepenuhnya ada pada akuntan publik. Karena secara logika,
tidak mungkin akuntan publik mempunyai peran yang begitu hebat bisa
menghancurkan bank. Padahal pekerjaan akuntan publik itu cuma melakukan
pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan itu kemudian memberikan opini, apakah
laporan keuangan yang disusun perusahaan sudah sesuai dengan standar yang
berlaku. Kita harus menyadari bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab
manajemen. Akuntan publik hanya mengecek apakah laporan keuangannya sudah
disajikan secara benar.
Menurut
penulis kepercayaan masyarakat terhadap akuntan kita, baik oleh pemerintah
maupun aparat-aparatnya, atau profesi-profesi lainnya, memang rendah. Dari sisi
kemampuan dan keahlian para akuntan publik lokal tidaklah jelek, sebab masalah
sebenarnya adalah mental. Kita tidak bisa menyatakan bahwa akuntan publik itu
bagus semua, memiliki etika semua. Karena yang namanya akuntan publik hidup
dalam lingkungan yang berlumpur sudah tentu berlumuran juga. Tapi jangan
dikatakan bahwa seluruh akuntan publik jelek.
Kembali
lagi kepada permasalahan krisis kepercayaan ini, adanya isu-isu selama ini yang
oleh pihak akuntan mengatakan bahwa ini merupakan kambing hitam oleh pihak lain
terhadap akuntan publik, merupakan tantangan bagi akuntan publik pada masa yang
akan datang untuk membuktikan mereka sudah bekerja sesuai dengan etika profesi.
Akhirnya
semua ini akan tergantung kepada akuntan itu sendiri secara individu. Bagaimana
kesiapan mental yang harus dimiliki di tengah gunjang-ganjing krisis
kepercayaan masyarakat terhadap mutu pekerjaan akuntan publik ini. Sudah
sewajarnya masing-masing akuntan publik itu dapat mengukur sejauh mana ia sudah
berperilaku etis, sehingga ia tetap dapat eksis di tengah-tengah masyarakat.
Mengingat
begitu pentingnya etika, maka dalam rangka penegakan etika akuntan publik kita
perlu mengetahui faktor-faktor apa sebenarnya yang berpengaruh terhadap
penegakan etika tersebut. Dengan demikian kita tidak akan langsung menuduh
siapa yang salah dan siapa yang tidak. Berbagai faktor yang bisa mempengaruhi
etika individu seorang akuntan publik di Indonesia, seperti:
penegakan hukum, kode etik yang dibuat oleh IAI, sistem
pengendalian mutu, kurikulum pendidikan etika, sertifikasi etika bagi akuntan
publik, pendidikan profesi berkelanjutan, review teman sejawat dan kualitas,
seminar etika, penelitian etika terpublikasi, pembuatan buku-buku etika dan
penegakan etika dalam kantor akuntan publik.
Berkaitan dengan upaya penegakan etika,
sebenarnya IAI sudah berusaha melakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya
yaitu menetapkan kode etik. Tetapi walaupun sudah ada kode etik, tetap saja ada
pelanggaran-pelanggaran etika. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri lagi.
Menurut penulis, kesalahan tersebut sebenarnya ada karena kesalahan sistem.
Kesalahan tersebut akan menimpa diri pribadi akuntan publik itu sendiri maupun
IAI beserta perangkatperangkatnya
sebagai organisasi profesi.
Kesalahan
pertama, pendidikan di Indonesia selama ini terlalu menekankan arti pentingnya
nilai akademik dan kecerdasan otak saja. Pengajaran tentang integritas,
kejujuran, komitmen dan keadilan diabaikan, sehingga terjadilah krisis ekonomi,
krisis moral dan krisis kepercayaan. Di Indonesia, masyarakat baru sadar
tentang pentingnya perilaku etis (etika profesi) setelah terjadinya krisis
ekonomi, krisis moral dan krisis kepercayaan. Karena kesalahan sistem
pendidikan inilah,
walaupun secara profesi IAI sudah bertanggung jawab penuh
dengan menetapkan kode etik, tetap saja secara individu akuntan publik itu bisa
berperilaku tidak etis karena sistem pendidikan secara mendasar sudah salah,
oleh karena itu diharapkan pada masa yang akan datang IAI- Kompartemen Akuntan
Publik dapat bekerja sama lebih baik lagi dengan Kompartemen Akuntan Pendidik
dalam membuat kurikulum, pendidikan etika harus mendapatkan porsi yang lebih
besar. Selain itu juga diupayakan untuk melaksanakan pendidikan profesi
berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memahami tentang
standar-standar auditing yang baru termasuk etika profesi. Seperti kasus audit
bank bermasalah,
Etika & Profesional Akuntan Publik
(Mudrika Alamsyah Hasan)
berdasarkan laporan ICW ada satu auditor yang tidak paham peraturan
perbankan tetapi menerima penugasan audit terhadap bank. Hal ini tentu saja
melanggar etika. Karena seorang akuntan publik harus melaksanakan penugasan
berdasarkan kompetensinya. Kalau akuntan publik itu tidak paham tentang peraturan
perbankan, sebaiknya ia tidak menerima penugasan. Lebih baik akuntan publik itu
mengundurkan diri dari penugasan. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang tidak
wajar. Akan tetapi lebih bijaksana dari pada ia menerima penugasan, tetapi
tidak paham tentang hal penugasan itu, sehingga dalam praktiknya terjadi
pelanggaran (malpraktik). Ini merupakan kesalahan fatal, yang menyebabkan
jatuhnya reputasi KAP-nya khususnya , dan IAI pada umumnya.
Kesalahan
kedua, penegakan hukum masih lemah dan tumpang tindih. Kalau melihat dasar
hukumnya, sebenarnya sudah cukup kuat, kalau memang hasil kerja akuntan publik
merugikan suatu pihak, bisa dilakukan tuntutan secara perdata. Jadi ada sanksi
profesi karena pelanggaran terhadap etika profesi. Sampai saat ini, baik Depkeu
maupun IAI sendiri belum menerapkan sanksi yang berat. Alasannya karena belum
ada kasus yang sedemikian berat. Namun sanksi pemberhentian sementara sudah
cukup sering dikeluarkan. Menurut penulis, karena sanksi yang ringan inilah,
membuat para akuntan publik tidak jera-jera melakukan kesalahan. Sehingga
selalu saja ada pelanggaran. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota IAI
belum sedemikian berat, lalu apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur ringan atau
beratnya suatu kasus pelanggaran? Jadi menurut penulis masalah
penegakan hukum masih lemah, sebaiknya Depkeu maupun IAI
perlu menindak tegas terhadap akuntan publik yang jelas-jelas melanggar etika.
Tentu saja penegakan hukum yang kita inginkan adalah yang sesuai dengan
prosedural dan hendaknya dirancang suatu dasar hukum yang berat (tegas)
sehingga orang menjadi tidak berani melanggar atau bermain-main dengan
peraturan.
i samping
masih lemahnya penegakan hukum, juga masih terlihat adanya tumpang tindih dalam
proses penyelesaian pelanggaran etika, padahal secara prosedural sistemnya
sudah bagus (tidak overlapping). Tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Hal
ini seperti dalam kasus audit bank yang sedang dibahas ini. IAI sudah
mengatakan kalau pihak Depkeu melihat keragu-raguan, kecurigaan dalam pekerjaan
audit, seharusnya masalahnya dibawa ke lembaga profesi (IAI) dan akan diproses.
Namun Depkeu tidak bersedia. Baru setelah kasus timbul, setelah ICW ribut,
dilimpahkan ke IAI. Dalam pandangan IAI , ada beberapa kelemahan dalam ketentuan
perizinan KAP, terutama menyangkut sanksi yang dibuat oleh Menkeu. Kelemahannya
sedemikian rupa sehingga diragukan apakah Menkeu mempunyai wewenang untuk
langsung memberikan sanksi berat. Pemberian sanksi inipun menjadi perdebatan
tersendiri di Depkeu.
Sementara
itu ICW menilai, selama ini Kompartemen Akuntan Publik IAI kerap cuma
memberikan sanksi berupa peringatan tertulis. Padahal, mereka bisa mengeluarkan
auditor dari keanggotaan. Begitu pula pihak Ditjen Lembaga Keuangan Depkeu.
Oleh karena itu untuk mengantisipasi
masalah ini lebih jauh, IAI sedang membuat suatu progam untuk melakukan
pemeriksaan-pemeriksaan dengan harapan akuntan publik bakal menyadari bahwa
kalau dia melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang tidak benar,
kemungkinan untuk diketahui besar.
Menurut
penulis, yang penting ada pengaduan. Di Indonesia kerap terjadi pihak yang
dirugikan cuma berkoar-koar memberi pernyataan sana-sini, tetapi tidak pernah
laporan. Sejauh ini IAI belum bisa proaktif. Yang jelas, selama akuntan publik
sudah melaksanakan tugasnya sesuai SPAP, maka yang bersangkutan terbebas dari
sanksi apapun. Jika diberi sanksi, ini bisa diartikan bahwa akuntan publik
lalai dalam melaksanakan SPAP. Yang pasti, BP2AP sedang meneliti
pekerjaan para akuntan publik yang melanggar etika dalam
kasus audit bank. Badan ini butuh waktu untuk memperoleh data dari BPKP.
Seandainya akuntan publik yang dikenai sanksi merasa tidak puas, dia bisa
melakukan banding ke Majelis Kehormatan. Apapun keputusan yang ditetapkan oleh
Majelis Kehormatan, sifatnya final.
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Etika profesi
mendapat tempat yang sangat istimewa dan mendasar bagi kehidupan profesional
seseorang akuntan. Sistem yang tidak dapat ditawartawar dan harus dikembangkan
adalah prinsip independen, objektif dan due profesional care.
2. Penegakkan
etika profesional merupakan kunci untuk memberikan kepercayaan kepada
masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan publik, apabila etika
profesi yang menjadi landasan bagi akuntan publik tidak dijalankan semestinya
maka akan berdampak kepada munculnya masalah berupa ketidakpercayaan
masayarakat terhadap jasa profesional yang diberikan.
3. Penegakan
etika bagi akuntan publik yang lebih baik lagi merupakan suatu tantangan yang
berat baik bagi IAI sendiri maupun anggotanya (dalam hal ini akuntan publik)
pada masa yang akan datang sehubungan dengan adanya krisis kepercayaan terhadap
mutu pekerjaan akuntan publik.
4. Penegakan
etika akuntan publik masih terkendala dalam pelaksanaannya karena adanya kesalahan sistem pendidikan,
lemahnya penegakan hukum dan adanya tumpang tindih dalam praktek penyelesaian
pelanggaran, yang seharusnya tidak terjadi.
5. IAI selaku
organisasi profesi terus berusaha menciptakan suatu terobosan baru dalam upaya
penegakan etika sesuai dengan tuntutan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Arfan Ikhsan Lubis dan ayu Oktaviani, 2003, Upaya
Memperbaiki Kemerosotan Citra Akuntan, Edisi
32 April, Media Akuntansi, PT.
Intama Artha Indonesia
Arens, Alvin A. Randal J.Elder, Mark S.Beasley, 2008.
Auditing and Assurance Services and ACL Software. 12 th Edition. New Jersey
: Prentice Hall.
Jusuf, Al Haryono, 2001. Auditing (Pengauditan), Cetakan
Pertama, Bagian Penerbitan STIE – YKPN, Yogyakarta 2001
Ikatan Akuntan Indonesia, 2000. Jurnal Riset Akuntansi
Indonesia, Jakarta, Edisi Juli 2000,
_____________, 2001 Kumpulan Artikel Dan Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, Jakarta, edisi 2001
Warta Ekonomi,2001. Audit Bank, Jakarta,Edisi 13 Agustus
2001
Wuryan Andayani, 2002, Etika Profesi, Tanggung Jawab Auditor
dan Pencegahan Kecurangan dengan
Teknologi Baru, Media Akuntansi Edisi 23 Januari, PT. Intama Artha Indonesia.
