PSAK 24

Dewan Standar Akutansi Keuangan (DSAK), yang berada di bawah organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), merupakan dewan yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Mereka mengeluarkan buku panduan untuk penerapan standar akuntansi keuangan yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Selain PSAK, mereka mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).  Per 20 Desember 2011 DSAK IAI telah mengeluarkan (disahkan) sekitar 87 PSAK/ISAK/PPSAK.

Salah satu PSAK tersebut adalah PSAK Nomor 24 (PSAK24) yang mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Diantara PSAK yang lain, mungkin PSAK24 ini yang paling rumit penerapannya menurut mereka yang bekerja di bagian accounting dan finance di satu perusahaan. Namun jika kita memahami PSAK24 dengan benar dan mengetahu fakta-fakta seputar PSAK 24 ini, maka akan cukup mudah penerapannya.

Fakta#1: Latar Belakang Penerapan PSAK-24 tentang Imbalan Kerja

Seperti yang kita tahu, bahwa semua perusahaan di Indonesia wajib mematuhi undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK). UUK mengatur secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalanpemutusan hubungan kerja (PHK).

Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusahaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UUK.

Salah satu ketentuan di UUK adalah ketentuan mengenai imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja (pasca kerja = setelah kerja). Alasan berhenti bekerja disini meliputi; karena karyawan terlibat tindak pidana, karena karyawan melakukan kesalahan berat, karena karyawan memasuki usia pensiun, karena karyawan meninggal dunia, karena karyawan sakit berkepanjangan, karena karyawan mengundurkan diri, karena perusahaan pailit, karena perusahaan mengalami kerugian dan alasan lainnya yang termasuk imbalan yang dibayarkan ketika karyawan sudah tidak aktif lagi bekerja.

Imbalan-imbalan Pasca Kerja tersebut secara akuntansi harus di cadangkan dari saat ini, karena imbalan-imbalan pasca kerja tersebut termasuk kedalam salah satu konsep akutansi yaitu accrual basis. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah semua kemungkinan imbalan-imbalan pasca kerja tersebut harus di cadangkan?

Jawabannya tidak!.

Dari semua imbalan pasca kerja tersebut, hanya 4 (empat) imbalan pasca kerja berikut yang dihitung untuk dicadangkan dalam PSAK-24.  Yaitu :

1.    Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Pensiun

2.    Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan / Cacat

3.    Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia

4.    Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Mengundurkan diri (secara baik-baik)

Kenapa harus empat saja yang harus dihitung?  Karena empat imbalan tersebut termasuk dalam prinsip akuntansi imbalan kerja, yaitu on going concern (berkelanjutan). Arti berkelanjutan disini yaitu adalah suatu keadaan yang natural / normal, dimana perusahaan dianggap akan terus-menerus berjalan. Selama perjalanan perusahaan tersebut ada kejadian-kejadian yang kemungkinan terjadi, yaitu 4 kejadian diatas; Karyawan pensiun, sakit berkepanjangan/cacat, meninggal dunia dan mengundurkan diri.

Jadi alasan pertama kenapa perusahaan harus menerapkan PSAK-24 adalah adanya prinsip akutansiaccrual basis. Perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang (liability), untuk imbalan yang akan jatuh tempo nanti.

[iklan]

Alasan keduanya adalah tidak ada kewajiban yang tersembunyi. Artinya jika didalam laporan keuangan tidak ada account untuk imbalan pasca kerja (melalui PSAK-24), maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya “menyembunyikan” kewajiban untuk imbalan pasca kerja.

Yang ketiga tentu saja kaitannya dengan arus kas di perusahaan, jika ada karyawan yang keluar karena pensiun dan perusahaan memberikan manfaat pesangon pensiun kepada karyawan tersebut. Maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan. Jika dari awal perusahaan sudah mencadangkan imbalan pensiun ini (imbalan pasca kerja), maka imbalan pensiun yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba, akan tetapi akan mengurangi pencadangan / accrual / kewajiban atas imbalan pasca kerja yang telah di catatkan perusahaan di laporan keuangan.

Fakta#2: Perkembangan PSAK-24 Imbalan Kerja.

PSAK-24 telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangannya. Pada awalnya PSAK-24 mengatur mengenai akuntansi biaya manfaat pensiun.  PSAK-24 dengan ruang lingkup ini di disahkan tanggal 7 September 1994. Jika dibandingkan dengan PSAK24 (Revisi 2004), PSAK-24 versi tahun 1994 ini cakupannya lebih sempit, yaitu hanya mengatur mengenai akuntansi dari akuntansi biaya manfaat pensiun.  Sebagai penekanan, PSAK-24 versi ini bukan mengatur mengenai dana pensiun, karena PSAK yang mengatur mengenai akuntansi dana pensiun diatur dalam PSAK tersendiri, yaitu PSAK-18 tentang akuntansi dana pensiun.

Didalam perkembangannya,  pada tanggal 24 Juni 2004 PSAK-24 telah berubah menjadi PSAK-24 Revisi tahun 2004 (PSAK-24 R2004). Berbeda dari versi sebelumnya, PSAK-24 R2004 ini memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mengatur mengenai manfaat pensiun, akan tetapi mengatur semua imbalan kerja yang berlaku di perusahaan.

Setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2010 DSAK-IAI mengeluarkan PSAK-24 versi terbaru, yaitu PSAK-24 Revisi 2010 (PSAK-24 R2010). PSAK-24 terbaru ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Fakta#3: Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Imbalan Kerja berdasarkan PSAK-24 terbaru (Revisi 2010).

Jika telah diketahui seberapa penting pengungkapan imbalan kerja yang berlaku di perusahaan memalui PSAK-24, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; Imbalan Kerja apa saja yang harus dihitung dan diungkapkan di PSAK-24?

Di PSAK-24 terbaru 2010 telah diatur mengenai ruang lingkup dan jenis-jenis imbalan yang harus di ungkapkan.

Dilihat dari ketentuan atau peraturan yang mengatur imbalan kerja, maka ketentuan mengenai imbala kerja yang harus diungkapkan di PSAK-24 adalah sbb:

o    Imbalan yang diatur dalam program formal atau perjanjian formal antara individual pekerja, serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan perusahaan.  Misalkan: Kontrak Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

o    Imbalan yang diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan industri dan perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan di peraturan tersebut. Juga ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program nasional, industry atau program multipemberi kerja. Misalkan; Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Jaminan sosial dan lainnya.

o    Imbalan yang tidak diatur secara formal di perusahaan, akan tetapi imbalan tersebut bersifat kontruktif (atau bersifat menjadi kebiasaan dan keharusan). Kriteria dari kewajiban konstruktif ini adalah jika perusahaan menghilangkan imbalan ini, maka akan terjadi perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Kemudian kriteria lainnya adalah bahwa pembayaran imbalan konstruktif  ini meyebabkan perusahaan tidak punya pilihan lain selain membayarkannya.

Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk kedalam definisi imbalan kerja di PSAK-24 adalah sbb:

1.    Imbalan Kerja Jangka Pendek: Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Kerja Jangka Pendek ini adalah; Gaji, iuran Jaminan Sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode akhir pelaporan), dan imbalan yang tidak berbentuk uang (imbalan kesehatan, rumah, mobil, barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau memalui subsidi).

2.    Imbalan Pasca Kerja: Yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contoh dari Imbalan Pasca Kerja ini adalah : Imbalan Pensiun, Imbalan asuransi jiwa pasca kerja, imbalan kesehatan pasca kerja. Jika dikaitkan dengan penjelasan diawal tulisan ini, imbalan pasca kerja yang tercantum di perundangan ketenagakerjaan adalah; Imbalan Pensiun, Meninggal Dunia, Disability/cacat/medical unfit dan mengundurkan diri.

3.    Imbalan Kerja Jangka Panjang: Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Jangka Panjang ini adalah: Cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain.

4.    Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK): Yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahan berkomitmen untuk :

1.    Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, atau

2.    Menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela (golden shake hand). Imbalan ini dimasukan kedalam pernyataan PSAK-24, jika dan hanya jika perusahaan sudah memiliki rencana secara jelas dan detail untuk melakukan PKK dan kecil kemungkinan untuk membatalkannya.

Fakta#4: Standar Akutansi Internasional (IFRS) yang menjadi acuan PSAK-24 terbaru.

Seperti yang dijelaskan di PSAK-24 terbaru, bahwa PSAK-24 Revisi 2010 secara keseluruhan mengacu kepada International Accounting Standard 19 (IAS-19) revisi tanggal 1 January 2009, yang mengatur mengenai Employee Benefits. Akan tetapi dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada paragraf –paragraf yang tidak relevan dengan keadaan di Indonesia.

PSAK-24 revisi  2010 ini dikeluarkan oleh DSAK-IAI pada tahun 2010 dan tanggal efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 January 2012, disisi lain IAS-19 versi terbaru segera akan segera dirilis, dan akan direncanakan efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 January 2013. Sepertinya DSAK-IAI harus bekerja keras untuk kembali merevisi PSAK-24 Revisi 2010 untuk disesuaikan dengan IAS-19 revisi 1 January 2013.

Fakta#5: Keterkaitan Profesi Aktuaris (Konsultan Aktuaria) dan Profesi Auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan PSAK24.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa penerapan dari PSAK-24 mengacu kepada keadaan on going concern, untuk mengukur beban imbalan kerja secara on going concern, terdapat faktor-faktor yang tidak pasti (uncertainty). Jika dikaitkan dengan imbalan pasca kerja ; Pensiun, meninggal dunia, disability dan mengundurkan diri, maka dapat di contohkan faktor yang tidak pasti tersebut adalah:

o    Apakah semua karyawan di satu perusahaan akan tetap bekerja sampai dengan usia pensiun?

o    Dalam rentang usia seorang pekerja, pasti ada kemungkinan-kemungkinan meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau cacat. Berapakah besarnya peluang dari kemungkinan-kemungkinan tersebut?

o    Dalam dunia kerja sudah menjadi hal yang lumrah pekerja mengundurkan diri, untuk menghitung kemungkinan beban imbalan pasca kerja dari mengundurkan diri . Berapa besar kemungkinan pekerja mengundurkan diri?

o    Berapakah gaji seorang pekerja ketika memasuki usia pensiun?

o    Dan faktor-faktor lainnya yang tidak pasti.

Dalam PSAK-24 telah diatur tata cara perhitungan beban imbalan kerja yang terdapat unsur ketidakpastian tersebut. Yaitu dengan menggunakan ilmu pengetahuan bernama aktuaria. Aktuaria adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu statistik, matematika dan ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai dengan data dan asumsi yang telah ditentukan.

Di Indonesia, perngungkapan imbalan kerja PSAK-24 biasanya dihitung oleh seorang aktuaris yang bekerja di konsultan aktuaria, yaitu konsultan yang melakukan konsultasi dalam bidang aktuaria. Di PSAK-24 tidak disebutkan keharusan menggunakan jasa konsultan aktuaria untuk menentukan beban imbalan kerja. Namun, akan lebih baik jika perusahaan meminta jasa konsultan aktuaria untuk menghitung beban imbalan kerja, kerena:

1.    Professionalisme: Konsultan aktuaria merupakan konsultan yang sudah ahli dibidangnya, untuk itu mereka sudah pasti lebih berpengalaman dalam menghitungan beban untuk imbalan kerja PSAK-24 ini.

2.    Independensi: Konsultan aktuaria merupakan pihak diluar perusahaan, jadi mereka akan  lebih independen dalam menghitung beban imbalan kerja di perusahaan. Independensi ini juga yang seringkali di minta oleh pihak auditor external ketika mereka melakukan audit di satu perusahaan.

3.    Efisiensi: dengan menyerahkan proses perhitungan beban imbalan kerja sesuai PSAK-24 maka proses audit keuangan akan lebih efisien, karena perusahaan tidak perlu dibuat rumit dengan perhitungan-perhitungan yang kompleks.

Selain konsultan aktuaria, pihak yang terkait dalam proses perhitungan beban imbalan kerja PSAK-24 adalah auditor, biasanya eksternal auditor (Kantor Akuntan Publik-KAP). Seperti yang telah diketahui setiap perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir tahun buku, maka pihak KAP akan melakukan audit diperusahaan.  Pada proses audit tersebut lah hasil laporan PSAK-24 yang biasanya dihitung oleh konsultan aktuaria akan di cek  validasi nya. Apakah sudah sesuai dengan PSAK-24 yang di keluarkan oleh DSAK-IAI atau belum. Kadang kala mereka juga melakukan cross check terhadap hasil perhitungan dengan meminta contoh perhitungan.

Fakta#6: Langkah-langkah penerapan PSAK-24 Imbalan Kerja

Jika di perusahaan anda sekarang bekerja belum melakukan perhitungan beban imbalan kerja sesuai PSAK-24 sekarang anda ingin memulai untuk menghitungnya, maka hal-hal berikut yang harus anda lakukan:

1.    Hubungi auditor anda (KAP) dan minta masukan mereka mengenai rencana anda ini.

2.    Biasanya auditor memiliki referensi dari beberapa konsultan aktuaria untuk melakukan perhitungan PSAK-24 ini.

3.    Lakukan pemilihan konsultan aktuaria untuk penunjukan jasa perhitungan ini.

4.    Jika sudah mendapatkan kosultan aktuaria yang cocok, maka anda dapat segera memulai proses perhitungan.

5.    Sebelum memulai perhitungan ada baiknya anda mengundang konsultan aktuaria untuk menjelaskan kepada anda mengenai tahapan-tahapan perhitungan.

Salah satu konsultan aktuaria yang sudah sangat berpengalaman dalam perhitungan beban imbalan kerja PSAK-24 adalah PT Dayamandiri Dharmakonsilindo. Silakan klik website www.dayamandiri.co.iduntuk informasi lebih detail mengenai proses perhitungan beban imbalan kerja sesuai PSAK-24 di perusahaan anda.

Sumber : http://imbalankerja.com/index.php/2012/6fakta-yang-wajib-anda-ketahui-tentang-psak24-imbalan-kerja/

laporan keuangan dan ifrs

Laporan Keuangan dan IFRS

Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaanya dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya ia sangat berarti dalam hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan – laporan keuangan bagi perusahaan.

Pada kesempatan Kali ini Saya akan membahas tentang perbandingan standar akuntansi keuangan yang telah digunakan sejak lama di Indonesia yang sering Kita sebut dengan PSAK dengan standar yang bertaraf Internasional yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

Sebelum kita membahas apa saja yang menjadi perbedaan antara IFRS & SAK, tentunya Kita harus mengerti dahulu apa definisi dari masing-masing standar laporan keuangan ini.

Pengertian SAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia menrupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.

Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Pengertian IFRS

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam Intan Immanuela, puslit2.petra.ac.id).

Dari penjelasan di atas, tentunya muncul pertanyaan yang sangat mendasar yaitu, apa perbedaan dari kedua standar laporan keungan tersebut, dan berikut ini adalah ulasan mengenai beberapa perbedaan yang bisa Kita lihat.

	SAK	IFRS
Sumber	PSAK No.1 ( Revisi 1998),Penyajian Laporan keuangan	IAS1, Presentation of Financial Statements
Neraca	Memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank	Penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar,hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu
Laporan Kinerja Keuangan	Laporan laba rugi	Laporan laba rugi komprehensip
Laporan Laba/Rugi	Sama seperti IFRS. Tetapi ,ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di muka	Tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format
Laporan Arus Kas (Format dan Metode)	Sama dengan IFRS tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung	Pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya. Menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung
Pos Luar Biasa	Item pos luar biasa masih harus dilaporkan	Didalam IFRS dilarang
Penyajian Keuntungan dan kerugian yang diakui/Pendapatan Komperhensif lainnya	Diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham	Menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham
Hasil Presentasi Perusahaan Asosiasi	Secara khusus tidak memerlukan penunjukkan hasil saham sesudah pajak	Menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak
Pengungkapan Signifikan Tentang Asosiasi	Pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS .Informasi yang signifikan aktiva , kewajiban ,pendapatan , dan hasil yang tidak diperlukan	Memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva , kewajiban ,pendapatan dan hasil
Tanggung Jawab laporan Keuangan	Manajemen	Tidak diatur
Komponen Laporan Keuangan	Neraca, Laporan laba-rugi,Laporan arus kas, Laporan	Laporan posisi keuangan,Laporan laba-rugi
Sumber : http://zahiraccounting.com/id/blog/ifrs-vs-sak-apa-saja-perbedaan-yang-terlihat/

acrual basic dan going concern

Acrual Basic dan Going Concern

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Akuntansi Indonesia (DAI), dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus didasarkan kepada dua asumsi dasar, yaitu asumsi dasar Akrual (Accrual Basis) dan Asumsi Dasar Keberlangsungan Usaha (On going Concern Basis).

Penjelasan dari dua asumsi dasar tersebut diatas adalah sebagai berikut;

1.      Asumsi Akrual (Accrual)

Yang dimaksudkan dengan asumsi dasar akrual adalah bahwa setiap transaksi dan pristiwa yang terjadi baik yang sudah dilalui maupun yang akan terjadi harus diakui pada saat pelaporan keuangan dibuat (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

Asumsi ini menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi yang terjadi pada saat waktu yang terlewati (masa lalu) berupa penerimaan dan pembayaran kas, akan tetapi juga memberikan informasi dari kewajiban pembayaran kas dan sumber kas dari pembayaran tersebut yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Salah satu PSAK yang menggunakan prinsip ini adalah PSAK nomor 24 tentang Imbalan Kerja (PSAK-24), khususnya mengenai imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang dan imbalan pemutusan hubungan kerja.

2.      Asumsi Keberlangsungan Usaha (Ongoing Concern)

Setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh setiap perusahaan harus mendasarkan kepada asumsi keberlangsungan usaha, artinya bahwa ketika perusahaan menyusun laporan keuangan tersebut perusahaan akan diasumsikan akan terus menerus beroperasi dan berjalan dimasa yang akan datang. Jadi tidak diasumsikan bahwa perusahaan tersebut akan tutup, pailit atau dilikuidasi operasionalnya. Atau bahkan diasumsikan semua karyawannya akan di PHK.

Seperti halnya asumsi akrual, PSAK-24 tentang imbalan kerja merupakan salah satu PSAK yang menerapkan prinsip Ongoing Concern.

Sepertinya prinsip ini tidak berlaku jika perusahaan sudah memiliki komitmen untuk menutup perusahaan dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Setidaknya hal ini berlaku kepada PSAK-24.

Karakteristik Laporan Keuangan

Salah satu karakteristik laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berikut adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut;

1.      Dapat Dipahami

Setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan hendaknya harus memenuhi karakteristik ini yaitu mudah dipahami. Salah satu yang mendasari kualitas mudah dipahami ini laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.      Relevan

Maksud dari karakteritik ini adalah bahwa setiap informasi yang ada didalam laporan keuangan harus berhubungan dengan tujuan disusun dan disajikan nya laporan keuangan. Jangan sampai informasi-informasi yang tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan dimasukan kedalam laporan keuangan.

3.      Keandalan

Setiap laporan keuangan harus memperhatikan kualitas dari informasi yang disampaikan, dalam arti informasi tersebut harus akurat, benar, sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat atau di poles sedemikian rupa hanya untuk memuaskan pihak-pihak tertentu.

Salah satu cara agar laporan keuangan itu andal adalah dengan diterapkannya PSAK dalam penyusunan, penyajian, pengungkapan laporan keuangan.

4.      Dapat dibandingkan

Salah satu alasan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan dengan menggunakan PSAK adalah karena laporan keuangan tersebut harus dapat dibandingkan antara laporan keuangan dari satu perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.

Sumber : http://psak24.imbalankerja.com/2014/10/asumsi-dan-karakteristik-laporan.html